Dilema Pembaharuan DTKS

Klampok- Persoalan data dari dahulu hingga sekarang masih terus mengemuka. Terlebih saat pemerintah menggelontorkan berbagai macam bansos dengan beragam persoalan datanya.

Sontak, carut marut perihal data berimbas pada kesenjangan dan kecemburuan sosial warga. Karena terdapat ada beberapa warga yang dianggap sudah mampu tetapi tetap.mendapatkan bansos. Sebaliknya, warga miskin banyak yang tidak mendapatkan.

Sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa pemerintah sebenarnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai salah satu acuan data para penerimanya. Persoalannya adalah masih banyak desa-desa yang tidak melakukan pembaharuan data, atau tertinggal. Sehingga datanya masih sama. Alhasil banyak ditemukan juga para penerima bansos yang sudah tidak ada atau sudah kaya.

“Sekarang, pembaharuan data bisa dilakukan oleh operator DTKS, di masing-masing desa sesuai mekanismenya,” tutur Bambang Setiawan dari Dinsos.

Namun demikian, realita dibawah tak semudah untuk segera memperbaharuinya. Semua harus disosialisasikan dengan baik dan benar.

“Umumnya masyarakat berbondong-bondong datang ke desa minta didaftarkan masuk ke DTKS agar dapat beragam bansos. Ini kan keliru, mekanismenya juga tak segampang itu,”. papar Titis selaku operator.

Ia berharap kepada kepala desa agar benar-benar menyosiaoisasikan perihal DTKS terutama kepada para ketua RT dan RW dengan benar. Penentuan penambahan dan penghapusan data pada DTKS pun harus melalui Musdes.

“Kami berencana mengumpulkan para ketua RW untuk terlebih dahulu menyosiaoisasikan dan memberikan pemahaman yang utuh perihal DTKS ini,” kata Nasikhatun Fitriyani, Kades Klampok.